Aceh Tetapkan Status Darurat Banjir di 10 Kabupaten/Kota: Dampak Meluas, Ribuan Warga Mengungsi

 

Provinsi Aceh kembali dilanda bencana banjir besar yang meluas ke berbagai daerah sejak akhir November 2025. Curah hujan tinggi yang terjadi terus-menerus selama berhari-hari, disertai angin kencang dan kondisi tanah yang labil, menyebabkan sungai-sungai di Aceh meluap dan menggenangi pemukiman warga secara cepat. Dampak banjir yang semakin parah membuat Pemerintah Aceh menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi yang berlaku secara provinsi.

Penetapan status darurat ini dilakukan setelah 10 kabupaten/kota menyatakan keadaan darurat karena banjir dan longsor yang terjadi serentak. Daerah tersebut meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang. Sebagian besar wilayah ini mengalami banjir dengan ketinggian air berbeda-beda, mulai dari 30 cm hingga lebih dari 2 meter.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat bahwa puluhan ribu jiwa terdampak bencana kali ini. Lebih dari 14.000 Kepala Keluarga harus merasakan dampak banjir, dan hampir 1.500 orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak atau tidak bisa ditempati. Seiring waktu, jumlah pengungsi terus bertambah karena hujan belum menunjukkan tanda-tanda mereda di beberapa daerah.

Tidak hanya rumah warga yang terdampak, fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, jalan desa, hingga jalan nasional juga rusak atau tertutup lumpur. Sejumlah jembatan putus akibat derasnya arus air, menyebabkan beberapa wilayah benar-benar terisolasi. Pemerintah bahkan mempertimbangkan penggunaan helikopter untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat.

Penanganan darurat dilakukan secara terpadu oleh BPBA, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan dari berbagai organisasi. Posko pengungsian didirikan di beberapa titik untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal. Bantuan berupa makanan, selimut, pakaian, air bersih, dan obat-obatan mulai disalurkan, meski beberapa lokasi sulit dijangkau karena akses terputus.

Selain banjir, longsor juga terjadi di sejumlah kabupaten berbukit seperti Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Longsor ini tidak hanya menutup jalan, tetapi juga merusak rumah warga dan fasilitas publik. Kondisi tanah yang jenuh air membuat potensi longsor susulan masih sangat tinggi, sehingga warga diminta tetap waspada.

Status darurat yang diberlakukan pemerintah Aceh bertujuan mempercepat proses penanganan bencana. Dengan status ini, seluruh sumber daya pemerintah dapat dimobilisasi secara maksimal, termasuk anggaran tanggap darurat, peralatan berat, hingga tenaga bantuan dari luar daerah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti arahan petugas serta menjauhi daerah aliran sungai yang masih berpotensi meluap.

Hingga saat ini, situasi banjir masih dinamis dan berkembang di beberapa wilayah. Pemerintah dan BPBA terus melakukan pemantauan cuaca, debit air sungai, serta kondisi lapangan untuk memastikan keselamatan warga. Harapan besar tertuju pada percepatan penanganan dan pemulihan, agar masyarakat Aceh yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal.